Kebijakan Presiden SBY untuk melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi per tanggal 1 Agustus 2011 sangat mungkin berdampak negatif. Pasalnya, pengiriman TKI ilegal justru bisa dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji dan umrah yang tidak resmi.

Berdasar rapat koordinasi DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), kata Ketua Umum DPP AMPHURI Fuad Hasan Masyhur, pihaknya sangat mendukung sepenuhnya kebijakan SBY. Namun AMPHURI juga mengingatkan semua kalangan agar mewaspadai pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menyusupi pengiriman TKI melalui umrah.

"AMPHURI meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tegas kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah yang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama. Pembiaran dalam hal ini dapat dipastikan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk tetap mengirim TKI ke Arab Saudi melalui jalur umrah," kata Fuad kepada Rakyat Merdeka Online

Selain itu, kata Fuad, AMPHURI juga mengingatkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah agar memilih perusahaan ibadah haji dan umrah yang memiliki izin dan telah ditetapkan Kementerian Agama. (sumber : www.maktour.co.id)